Jumlah kendaraan khususnya kendaraan roda dua dari tahun ke tahun kian meningkat. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat jumlah sepeda motor di Jakarta mencapai 3,5 juta unit dengan peningkatan sebesar 300 persen. Peningkatan jumlah kendaraan tersebut akan diiringi dengan meningkatnya jumlah kecelakaan sepeda motor di jalan raya.
Maraknya pengendara yang menggunakan sepeda motor berpotensi meningkatkan jumlah angka kecelakaan lalu lintas terutama yang melibatkan kendaraan roda dua. Table diatas memberikan angka kecelakaan sepeda motor di Jakarta masih sangat memprihatinkan, karena pengendara tidak mematuhi rambu-rambu lalu-lintas di jalan raya.
Jumlah meninggal dari tahun-ketahun mengambarkan situasi jalanan di Jakarta sangat rawan kecelakaan. Wakil Ketua KNKT, M. Yusuf mengatakan bahwa dalam menurunkan tingkat kecelakaan sepeda motor beberapa hal harus dibenahi seperti regulasi yang perlu penyempurnaan, kurangnya prasarana transportasi baik kelengkapannya dan persyaratannya, kurangnya koordinasi antar instansi yang bertanggung jawab di bidang safety, belum terwujudnya budaya safety dan penegakan hukum dan peraturan yang tidak konsisten.

mangkirnya bebearapa BUMN untuk membayar pajak

Kementerian Negara BUMN menyatakan pajak yang ditunggak oleh tiga BUMN yaitu PT Merpati Nusantara Airlines, PT PN XIV dan PT Djakarta Lloyd akan segera diselesaikan oleh pemerintah. Ketiga perusahaan plat merah tersebut tidak bisa membayar pajak, karena masih dalam permasalahan keuangan."Kementerian BUMN segera menyelesaikan pajak tersebut. Pembayaran akan dilakukan, mungkin dalam bentuk setoran dana atau konversipenyertaan modal negara di BUMN tersebut," kata Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu kepada PersdaNetwork di Jakarta. Seperti diketahui, Dirjen Pajak pekan lalu menyatakan ada 16 BUMN yang menunggak pajak. Nilai tunggakan yang belum terbayarkan senilai Rp 130 miliar. Namun Said membantahnya. Menurutnya, setelah diteliti oleh pihaknya, ada 11 yang masih bermasalah.
Empat BUMN yaitu Pertamina, Garuda Indonesia, Jamsostek dan Semen Tonasa dianggap sudah melunasi kewajiban mereka. Sementara tigaBUMN di antaranya yang belum melunasi pembayaran pajak, yaitu Merpati, PTPN XIV dan Djakarta Lloyd."Yang lainnya itu sudah membayar atau masih dalam proses pengadilan. Misalnya saja PT Semen Tonasa yang sudah diputuskan telah membayar, tetapi masih dalam proses kasasi. Sementara ada BUMN lainnya yang terkena pajak berganda, karena perbedaan persepsipembayaran," ujar Said. Untuk tiga BUMN yang sedang mengalami permasalahan cashflow tersebut, jelas Dudi, mereka tidak bisa membayar pajak karena bila dananya diambil untuk pajak, maka dipastikan bakal kolaps. PTPN XIV dan Djakarta Lloyd jelas masih merugi. "Sedangkan Merpati masih dalam tahap recovery," tandasnya.
Meskipun menyatakan lupa angka pastinya, Said menyatakan bahwa jumlah pajak yang belum dibayarkan oleh ketiga BUMN tersebut tidak banyak. Diketahui pajak tidak dibayar mulai tahun 2000-an.
"Pada intinya tidak ada niat BUMN tersebut yang membandel tidak membayar pajak. Mereka tidak bayar karena memang kondisinya sedang sulit. Tetapi asal tahu saja, ada juga BUMN yang kelebihan bayar pajak yaitu Pertamina," jelasnya.
Bagaimana ingin memberi contoh pada negri ini, jika para BUMNnya saja tidak mau membayar pajak. Dan memberi contoh terhadap pihak swasta untuk membayar pajak. Maka dari itu mari kita mulai sadar diri dan mau turut serta membagun Negara ii dengan membayar pajak. Dan untuk para pengurus pajak untuk mengelola dana pajak tersebut menurut dengan fungsinya jangan disalah gunakan. sumber(http://bisniskeuangan.kompas.com)